PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Perka LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian sektoral terkait. 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4. 5 Rekomendasi Rakor Unit Kerja Hukum BPK Semester I Tahun 2018, Jakarta 11-12 April 2018. 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1372); 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

LampiranPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PengelolaPengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa: a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Formasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut: 1) di LKPP paling kurang 15 (l ima belas) orang dan paling banyak 20 (d ua puluh) orang;
Perubahanatas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 19, BN.2019/No.1659, 6 hlm. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk
PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam IKPPra ini dipergunakan istilah-istilah dan singkatan-singkatan sebagai berikut: - IKPPra (Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi); - Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional maupun dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak,
PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha; dan d. Standar Dokumen Pemilihan Penunjukan Langsung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jdih.lkpp.go.id. Standar Dokumen Pemilihan Dokumen Kualifikasi Penunjukan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal
Saranadan Prasarana; Informasi Publik. Potal PPID ; Rencana Kerja Tahunan; Capaian Kinerja; LAKIN; DIPA; Informasi Keuangan. RKA - K/L; Realisasi Anggaran ; Laporan Keauangan; Daftar Aset ; Laporan PPID ; Renstra Ditjen PKH ; Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan 2023; Peraturan-Peraturan; Layanan Publik. Tata Cara Permohonan Informasi Publik t0Io1.
  • eh0pft40m7.pages.dev/639
  • eh0pft40m7.pages.dev/809
  • eh0pft40m7.pages.dev/385
  • eh0pft40m7.pages.dev/251
  • eh0pft40m7.pages.dev/385
  • eh0pft40m7.pages.dev/551
  • eh0pft40m7.pages.dev/678
  • eh0pft40m7.pages.dev/651
  • eh0pft40m7.pages.dev/993
  • eh0pft40m7.pages.dev/508
  • eh0pft40m7.pages.dev/213
  • eh0pft40m7.pages.dev/199
  • eh0pft40m7.pages.dev/222
  • eh0pft40m7.pages.dev/704
  • eh0pft40m7.pages.dev/262

    • perka lkpp pengadaan barang dan jasa di desa